kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 T. kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia

 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 Tkementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia  Unit Pusat;

Indonesia. UM. kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia keputusan kepala badan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor: pph-207. Rasuna. No. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. Bentuk. Bahasa Indonesia. NIP. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kanwil Kemenkumham D. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. [ MUTUAL LEGAL ASSISTANCE ] - GUIDELINES MLA INDONESIA WEBSITE. 01 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM YANG DIRATIFIKASI OLEH INDONESIA. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. gr. I. 212, 222; Faksmile (021) 525 3159 Laman: PENGUMUMAN NOMOR SEK. [email protected] MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PELAPORAN, DAN PEMBERHENTIAN PENERJEMAH TERSUMPAH. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jl. go. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Ditjen Imigrasi DKI JAKARTA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN NOMOR : DIPA- 013. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 :. 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, ha katas kebebasan pribadi, hak atas. 01. Struktur Organisasi. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, ha katas kebebasan. id :Indonesia kemudian juga melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mempertegas penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. - PANDUAN M. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik. H. Dilihat: 293150. imigrasi . TAHUN 2023 . ANDIKA DWI PRASETYA, Bc. , M. KP. DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 1. go. HR. 5. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. NIP. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Indonesia-Netherlands Legal Update (INLU) 2022, di Kedutaan Besar Belanda, Jakarta. I. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. id : 7 Hlm. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. 09-PR-07. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai fungsi: Perumusan dan. id: 10 Hlm. HH. KP. Kemarin 1693. 04. Kepala Kantor Wilayah, FAISOL ALI, S. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 16 tahun 2022 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional analis hukum dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, menimbang : a. KU. Pegawai Pemasyarakatan. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau disingkat dengan Itjen Kemenkumham RI merupakan unsur pengawas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. Judul. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. R. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. NOMOR 26 TAHUN 2018. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jl. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Tahun. PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. 01. Subjek. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 2013/No. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jl. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. Selain PBB, Komite Palang Merah Internasional juga mengembangkan hukum humaniter bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM sewaktu timbul konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non. Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa “rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir d engan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24. Bidang. Profil. Rasuna Said Kav. 36/1990), termasuk Optional. Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 406); 8. 01. Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional. kp. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 27 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m. (H. ot. GR. 01. MULYANA Republik Indonesia Nomor 5409); 4. PR. 01 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2020-2024 DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. KP. Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Jl. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ministry of Justice and Human Rights: 7: Kementerian Industri: Ministry of Industry: 8: Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ministry of Forestry: 9: Kementerian Kelautan dan Perikanan: Ministry of Maritime and Fisheries Affairs: 10: Kementerian Kesehatan: Ministry of Health: 11 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M. 03 Tahun 2022 Tentang Target Kinerja Kementeian Hukum dan Hak AsasiManusia Tahun 2023. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI. bahwa untuk. Visi, Misi dan Tata Nilai;. 05 Tahun 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE Pada. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. OT. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Periode Tahun 2022-2023; h. 07 Desember 2015. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PERMOHONAN PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 32,. HH-05. 05 tahun 2021 tentang pe-rubahan atas keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m. Dokumen ini mengatur struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan unit kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia. 03-73 tanggal : 4 september 2023 tentang : daftar informasi publik kementerian hukum. 05 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI. H. HH-12. , M. OT. 2015. 28, BN. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: HKI-12. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Strata-I/Strata-II dan Kenaikan Pangkat Ujian Dinas Tingkat I / Tingkat II dengan ketentuan sebagaimana lampiran. OT. 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 1. Profile Pejabat. NIP 196603291990031001. Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komjen Pol. TAHUN 2023 . 6-7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Berfungsi Khusus di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 03. Tematik. HH-23. Kepala Kantor Imigrasi. Unit Pusat;. 02 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan perhitungan masa menjalani pidana narapidana dan anak direktur jenderal pemasyarakatan kementerian. Identitas Logo. Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020, No. go. Permenkumham No. 11. Situs web. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI. 02. 5. 01-633 TENTANG. Jenis. 05. 7. gr. (021) 5253004 (8 saluran) Ext. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 2021 , No. 01. , M. P. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. KP. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ. YASONNA H. Unit Pusat;. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia5. 2017. 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. Kepala Divisi Keimigrasian di Seluruh Indonesia 2. HH-05. R. Glosarium.